Baca selengkapnya⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️✍️✍️✍️💯🇮🇩
GOWA, Bentara patrolinews.id – Putusan Mahkamah Agung (MA) RI dalam perkara Nomor 1 P/UP/2026 terkait uji pendapat DPRD Kabupaten Gowa terhadap Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menuai sorotan dari Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB).
MA diketahui mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa. Perkara tersebut tercatat dalam sistem informasi perkara MA dan diputus pada 1 Oktober 2026, dengan amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan dan objek permohonan berdasarkan hukum. Perkara sebelumnya tercatat diregistrasi pada 21 Agustus 2026.
Presiden TIB, Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka, mempertanyakan aspek waktu pemeriksaan perkara tersebut, khususnya terkait ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MA memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima oleh MA.
Menurut Syafriadi, terdapat perbedaan antara informasi mengenai penyerahan berkas oleh DPRD Gowa dan tanggal registrasi perkara di MA. Karena itu, ia meminta adanya penjelasan mengenai kapan permohonan secara hukum dinyatakan diterima oleh MA.
“Pertanyaannya sederhana: kapan permohonan secara hukum diterima MA dan dari tanggal mana 30 hari mulai dihitung? Jangan hanya buka nomor perkara dan amar putusan. Buka timeline-nya!” tegas Syafriadi.
Syafriadi menilai, tanggal penerimaan permohonan dan tanggal registrasi merupakan dua hal yang perlu dijelaskan secara administratif agar publik dapat memahami bagaimana penghitungan tenggat waktu dilakukan.
Ia menegaskan bahwa TIB tidak bermaksud menuduh adanya pelanggaran dalam proses tersebut. Menurutnya, apabila terdapat pertanyaan mengenai prosedur, jawabannya harus diberikan berdasarkan dokumen dan administrasi perkara.
“Kalau prosedurnya benar, tunjukkan buktinya. Kalau ada kejanggalan, jelaskan. Kami tidak menuduh sabotase, tetapi jika ada dugaan pengaburan atau gangguan terhadap timeline perkara, itu harus diperiksa,” ujarnya.
Syafriadi juga menegaskan bahwa TIB menghormati kewenangan dan putusan lembaga peradilan. Namun, menurutnya, transparansi mengenai proses administrasi perkara penting untuk memberikan kepastian hukum kepada publik.
“Kami tidak meminta putusan sesuai keinginan TIB. Kami hanya meminta prosesnya terang. Satu tanggal bisa menentukan konsekuensi hukum sebuah perkara. Karena itu, buka tanggal penerimaan, registrasi, kelengkapan berkas dan cara menghitung 30 hari,” katanya.
Sementara itu, sejumlah pemberitaan mengenai perkara tersebut menyebut DPRD Gowa menyerahkan atau mengajukan berkas setelah Rapat Paripurna Hak Menyatakan Pendapat pada 12 Agustus 2026, sedangkan perkara tercatat diregistrasi di MA pada 21 Agustus 2026.
Dengan demikian, persoalan yang diminta TIB untuk dijelaskan bukan mengenai substansi amar putusan MA, melainkan timeline administratif perkara, khususnya tanggal permintaan DPRD diterima MA dan dasar penghitungan 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU Pemerintahan Daerah.
TIB meminta informasi mengenai timeline perkara Nomor 1 P/UP/2026 dibuka secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui prosesnya secara utuh.
“Publik tidak membutuhkan spekulasi. Publik membutuhkan dokumen, penjelasan dan kepastian hukum,” tutup Syafriadi.
About the Author
