Baca selengkapnya⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️✍️✍️✍️🇮🇩💯
TAKALAR, Bentara patrolinews.id – Seorang warga Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, berinisial HP mengaku kecewa atas sikap Pemerintah Desa Lassang yang disebut belum memproses permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas objek tanah yang memiliki sertifikat atas nama Rasyid.
HP kemudian mengadukan persoalan tersebut ke kantor hukum DJAYA JUMAIN & REKAN untuk mendapatkan pendampingan dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut.
Pendamping hukum HP, Syukur Jafar, mengatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada kliennya, khususnya dalam memperjuangkan hak administrasi yang menurutnya belum mendapatkan pelayanan sebagaimana yang diharapkan.
Menurut Syukur Jafar, pihaknya sebelumnya telah menyerahkan sejumlah dokumen administrasi yang dipersyaratkan melalui pegawai atau staf Pemerintah Desa Lassang untuk diproses lebih lanjut.
Namun, kata dia, jawaban yang diterima justru mengecewakan dan terkesan belum memberikan kepastian terhadap permohonan penerbitan SPPT-PBB tersebut.
“Objek tersebut belum bisa diterbitkan SPPT-PBB-nya karena dalam sengketa di MK,” demikian jawaban yang diterima pihaknya sebagaimana disampaikan Syukur Jafar.
Syukur Jafar menilai terdapat kemungkinan kekeliruan penyebutan lembaga dalam penjelasan tersebut. Menurutnya, apabila yang dimaksud adalah Mahkamah Agung (MA), pihaknya tetap perlu memastikan terlebih dahulu dasar dan status hukum objek tanah tersebut.
“Kami menduga yang dimaksud bukan MK, tetapi mungkin Mahkamah Agung atau MA. Namun, berdasarkan informasi dan dokumen yang kami miliki, objek tersebut tidak pernah menjadi objek sengketa maupun pengaduan atau laporan di kepolisian,” ujar Syukur Jafar.
Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud memperkeruh persoalan, melainkan ingin memperoleh kejelasan mengenai dasar belum diprosesnya penerbitan SPPT-PBB tersebut.
“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi. Yang paling penting adalah adanya komunikasi dan keterbukaan dari semua pihak agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” katanya.
Syukur Jafar juga berharap Pemerintah Desa Lassang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status objek tanah tersebut serta dasar hukum atau administrasi apabila memang terdapat alasan yang menyebabkan penerbitan SPPT-PBB belum dapat diproses.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Lassang, termasuk Kepala Desa Jufri Tutu, belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.
About the Author
